8 Negara Arab Dukung transisi Damai di Suriah, AS dorong pemerintahan Inklusif dan Representatif

PrakarsaNews.com. Para diplomat tinggi dari delapan negara Liga Arab sepakat dalam pertemuan di Yordania untuk “mendukung proses transisi damai” di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad. Para menteri luar negeri (menlu) dari Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Sabtu (14/12/2024) setelah mereka bertemu di pelabuhan Laut Merah Yordania, Aqaba. Mereka mengatakan “semua kekuatan politik dan sosial” harus terwakili dalam pemerintahan Suriah yang baru dan memperingatkan “setiap diskriminasi etnis, sektarian, atau agama” dan menyerukan “keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara”. “Proses politik di Suriah harus didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab, sesuai dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan 2254, resolusi pada tahun 2015 yang menetapkan peta jalan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan,” ungkap pernyataan itu. Para diplomat Arab juga menghadiri pertemuan terpisah di Aqaba yang dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Pertemuan itu juga menyerukan pemerintahan yang inklusif dan representatif . “Proses transisi harus menjadi milik Suriah. Suriah harus menghasilkan pemerintahan yang inklusif dan representatif, yang menghormati hak-hak minoritas dan perempuan. Kami sudah berhubungan dengan HTS dan pihak lain” urai Blinken, dalam konferensi pers. Pembicaraan itu dilakukan setelah jatuhnya al-Assad usai serangan kilat oleh kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pekan lalu. Nour Odeh dari Al Jazeera mengatakan Suriah membutuhkan dukungan dunia internasional yang tidak menggangu keseimbangan sosial di Suriah “ Ini adalah wilayah yang belum dipetakan untuk timur tengah dan semua pemain memahami resiko untuk mencapai keadilan transisi dan membangun kembali Negara dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Baru di Damaskus, akan membutuhkan dukungan internasional yang tidak mengganggu keseimbangan sosial di negara ini “. “Ini adalah tindakan penyeimbang yang dapat membuat atau menghancurkan janji masa depan yang sejahtera bagi Suriah dan Jasirah Arab,” papar Nour Odeh dari Al Jazeera, melaporkan dari Aqaba Yordania.