Pemerintah Setop Sementara Penyaluran Bansos Beras

Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta – PrakarsaNews.com. Badan Pangan Nasional mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sementara disetop. Dikutip dari detikFinance, Selasa 04 Februari 2025, Langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga harga gabah agar tidak anjlok.
“Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka harga gabah tidak akan naik-naik,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, di rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2/2025).

Arief menjelaskan langkah itu dalam rangka menjaga harga di hulu yaitu petani, mengingat panen raya akan segera dimulai. Apalagi saat ini harga gabah di beberapa daerah masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.

“Jadi menyeimbangkan hulu dan hilir, tentunya ini yang dilakukan pemerintah dan kesimbangan ini yang dijaga. Inflasi kita terbaik dari tahun 1956, di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP yang diputuskan untuk 6 bulan selama 2025, sementara ditunda.


“Untuk 6 bulan ke depan sementara ini bantuan pangan belum dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah itu sendiri,” jelasnya.

Saat ini Bulog tengah ditugaskan untuk menyerap harga beras sebanyak 3 juta ton. Target ini dilakukan selama masa panen raya.

Sebelumnya, diketahui bantuan pangan beras dan SPHP akan disalurkan selama enam bulan di 2025. Hal ini dikatakan Arief dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa (31/12/2024).

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief.

Arief mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke-16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di 2025 selama enam bulan. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.(jo)